PMK Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026
Dikurasi Vincent Liyanto dan tim.
- Status
- Berlaku
- Kategori
- Keuangan Negara
- Mulai berlaku
- 24 Desember 2025
Gambaran umum
Peraturan ini menetapkan batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2026, meliputi batas maksimal kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah, serta batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah. Peraturan ini juga mengatur mekanisme permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD, kewajiban pelaporan dan pemantauan, serta mencabut PMK Nomor 83 Tahun 2023.
Baca rangkuman lengkap
Rangkuman lengkap peraturan ini tersedia untuk member Primbon Pajak.
Relasi
Mengubah
- Mencabut
PMK Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024