Primbon Pajak

Daftar peraturan

Peraturan tahun 2025 dan sesudahnya: nomor, status, gambaran umum, dan tautan PDF resmi. Rangkuman lengkap tersedia untuk member.

48 peraturan

  1. KEP-239/PJ/2026 Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 8 Oktober 2026
  2. PMK Nomor 71 Tahun 2026 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 29 September 2026
  3. KEP-185/PJ/2026 Kebijakan Administrasi Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 2 September 2026
  4. PER-8/PJ/2026 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 28 Juli 2026
  5. PMK Nomor 55 Tahun 2026 Konsultan Pajak Dan Pihak Lain Yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 22 Juli 2026
  6. PMK Nomor 44 Tahun 2026 Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 22 Juni 2026
  7. PMK Nomor 28 Tahun 2026 Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 29 April 2026
  8. PMK Nomor 22 Tahun2026 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 9 April 2026
  9. PP Nomor 13 Tahun 2026 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 27 Maret 2026
  10. PP Nomor 17 Tahun 2026 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 27 Maret 2026
  11. PMK Nomor 18 Tahun 2026 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 17 Maret 2026
  12. PER-3/PJ/2026 Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 16 Maret 2026
  13. KMK Nomor 51 Tahun 2026 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 12 Februari 2026
  14. PMK Nomor 8 Tahun 2026 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 11 Februari 2026
  15. PP Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 26 Januari 2026
  16. PMK Nomor 1 Tahun 2026 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2026
  17. PMK Nomor 9 Tahun 2026 Perubahan atas PMK Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada Kementerian Keuangan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2026
  18. PMK Nomor 117 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 31 Desember 2025
  19. PMK Nomor 108 Tahun 2025 Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 29 Desember 2025
  20. PER-21/PJ/2025 Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 28 November 2025
  21. Perpres Nomor 118 Tahun 2025 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 28 November 2025
  22. PP Nomor 18 Tahun 2025 Perubahan Atas PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 4 November 2025
  23. UU Nomor 17 Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 22 Oktober 2025
  24. PMK Nomor 15 Tahun 2025 Pemeriksaan Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2 Oktober 2025
  25. PER-18/PJ/2025 Tindak Lanjut atas Data Konkret
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 24 September 2025
  26. PP Nomor 43 Tahun 2025 Pelaporan Keuangan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 19 September 2025
  27. PP Nomor 44 Tahun 2025 Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 19 September 2025
  28. UU Nomor 15 Tahun 2025 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 18 September 2025
  29. PP Nomor 38 Tahun 2025 Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 10 September 2025
  30. Perpres Nomor 90 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 8 September 2025
  31. PER-16/PJ/2025 Perubahan atas PER-6/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Berisiko Rendah
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 13 Agustus 2025
  32. PER-13/PJ/2025 Piagam Wajib Pajak (Taxpayers' Charter)
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 14 Juli 2025
  33. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 30 Juni 2025
  34. Perpres Nomor 79 Tahun 2025 Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 30 Juni 2025
  35. PER-10/PJ/2025 Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 22 Mei 2025
  36. PER-12/PJ/2025 Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 22 Mei 2025
  37. PER-9/PJ/2025 Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan Dan/Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 22 Mei 2025
  38. PER-6/PJ/2025 Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, serta Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Berisiko Rendah
    Diubah Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 21 Mei 2025
  39. PER-7/PJ/2025 Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Perincian Jenis, Dokumen, Dan Saluran Untuk Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 21 Mei 2025
  40. PER-8/PJ/2025 Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 21 Mei 2025
  41. PER-15/PJ/2025 Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukan Pihak Lain Untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 8 Mei 2025
  42. PER-17/PJ/2025 Penetapan Tempat Terdaftar Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, Dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, Dan Madya
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Mulai berlaku 9 Januari 2025
  43. PER-26/PJ/2025 Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan Dan Penjualan Atas Surat Berharga Berupa Saham Yang Diperdagangkan Di Pasar Modal Dalam Rangka Penagihan Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2025
  44. PER-27/PJ/2025 Tata Cara Pemberian Rekomendasi Dan/Atau Permohonan Pembatasan Atau Pemblokiran Layanan Publik Tertentu Dalam Rangka Penagihan Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2025
  45. PMK Nomor 111 Tahun 2025 Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2025
  46. PMK Nomor 112 Tahun 2025 Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2025
  47. PMK Nomor 115 Tahun 2025 Perubahan atas PMK Nomor 179/PMK.02/2022 mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN)
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2025
  48. PMK Nomor 118 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
    Berlaku Ketentuan Umum Perpajakan · Rilis 2025